Jelang Pilkada, GN-PK Sultra Ingatkan Netralitas ASN

BUTON - Jelang pilkada serentak, netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) kembali jadi sorotan Publik khsusunya pada pemerintahan Daerah Kabupaten Buton. 

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Gerakan Nasional Tindak Pidana Korupsi (GN-PK) Sultra, Arimusdi menyerukan hal tersebut jika ketidaknetralan ASN akan berdampak pada terjadinya diskriminasi layanan. 

Baca juga: Menkumham Yasonna Laoly: UU Pemasyarakatan untuk Perkuat Keadilan Restoratif

Lanjut Arimusdi, ketidaknetralan juga sangat mengganggu integritas dan profesionalisme pegawai ASN, memicu hadirnya konflik dan benturan kepentingan.

Untuk itu, Arimusdi meminta kepada Pj Bupati Buton maupun Sekda selaku pembina kepegawaian untuk melakukan pengawasan serta penerapan sanksi yang obyektif bagi ASN yang terdapat memihak pada pasangan calon ataupun tidak netral pada pemilukada. 

Baca juga: Catatan Akhir Tahun KPK Menyongsong 2022

"Sanksi-sanki ini menjadi kunci dalam upaya memastikan netralitas aparatur sipil negara khususnya di lingkungan kabupaten buton, "terangnya.

Pernyataan Arimusdi ini merupakan usaha dan tanggung jawab bersama yang tidak boleh berhenti baik oleh organisasi maupun setiap individu ASN di dalamnya, kecuali setelah memasuki masa purna bakti.  

Baca juga: Puan Maharani: Jerat Penculik yang Cabuli Anak dengan UU TPKS

"peringatan keras kepada pegawai ASN terkait larangan membagikan, memberi komentar dan menyukai unggahan dari media sosial (medsos) peserta pemilu, atau terhadap konten dengan muatan yang berorientasi politik, "ujarnya, Selasa (03/09/2024) 

Lanjutnya, hal-hal sederhana seperti ini sekilas mungkin tidak bermasalah. Namun tetap harus berhati-hati agar tidak terlibat dalam politik praktis baik terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. 

Baca juga: Taufik Basari: Revisi UU Narkotika Fokus Tindak Hukum Bandar

"Karena bila melanggar, sanksi berat akan diterima bahkan sampai kepada pemberhentian, "tegasnya.

Sebagai lembaga yang bergerak dibidang tindak pidana Korupsi, Ketua DPW GN-PK Sultra ini juga mengharapkan peran kejaksaan Negeri Buton untuk bersama mengawal jalannya pemerintahan agar terhindar dari hal-hal yang berbaur korupsi. 

Baca juga: Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly: Tahun 2022 Tahun Hak Cipta Dan Peluncuran POPHC

"mengingat momen pilkada ini yang namanya Money Politik itu telah menjadi rahasia umum, harapan besar kami juga kepada kepala kejaksaan negeri Buton yang baru ini untuk bisa bersama melakukan pengawasan, "imbuhnya.

Arimusdi juga memberikan ucapan selamat kepada Kajari Baru Gunawan Wisnu yang menggantikan Ledryk dari Kajari Buton sebelumnya. 

"selamat datang kepada Pak Kajari Baru dinegeri Aspal, semoga bisa memberikan edukasi kepada masyarakat untuk membangun Buton lebih baik, "tutupnya.